Latar Belakang
Ketika Indonesia memasuki zona baru yaitu era
reformasi tahun yang dimana ditandai juga dengan jatuh rezim orde baru pimpinan
Soeharto. Euforia ini memasuki babak baru dimana rakyat Indonesia bebas dalam
berpendapat, bebas dalam berpolitik dan pemerintahan lebih bersifat demokratis.
Era ini juga berdampak bagi semua wilayah Indonesia terlebih khusus wilayah
poso.
Namun awal era reformasi dimulai tidak diselaraskan
dengan kehidupan yang tentram dan damai. Kisah kerusuhan poso membuka babak
baru yang menunjukan bahwa dalam kebebasan mampu menimbulkan beberapa konflik
baik secara pribadi, kelompok, maupun dalam lingkup etnis dan agama.
Kerusuhan poso terjadi disaat-saat yang genting
dimana awal mulanya pertikaian mengenai kesenjangan social, dimana para
pendatang yang mulai menguasai system kehidupan di tanah Poso dan pergerseran
kekuasaan mulai tercium sehingga banyak menimbulkan protes yang berbaur rasa
iri. Dalam polemic ini juga ada masalah-masalah yang lain salah satunya karena politik
namun lambat laun aroma politik mulai hilang dan posisi agama menjadi senjata
paling mematikan.
Penduduk Poso asli yang mayoritas beragama Kristen
merasa mulai tersingkirkan karena kepemimpinan dari elit Islam sehingga
pertikaian mulai muncul Islam yang mulai menguasai dan Kristen semakin
tersingkirkan. Polemic ini yang menimbulkan kerusuhan besar di Poso mulai dari
Tahun 1998-2000 antara kubu Islam dan Muslim dan hasil perang ini memakan
banyaknya korban.
Dalam makalah ini penulis akan membahas bagaimana
kisah tragis ini dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat Poso yang sebelumnya
menjujung tinggi toleransi dan pluralitas dan juga bagaimana pandangan mengenai
konflik agama ini serta melihat bagaimana posisi oikumene sebagai pendamai dan
pemersatu.
Historis
Kerusuhan Poso
Pada tahun 1998 Indonesia mengalami
perubahan besar-besaran dari orde baru menuju masa reformasi. Masa-masa ini
disebut dengan masa kelam karena hampir di beberapa wilayah terjadi konflik,
misalnya konflik antar agama di poso dan ambon, perang sampit dan masih banyak
lagi pertikaian-pertikaian di beberapa daerah.
Poso merupakan wilayah Sulawesi tengah
yang mana penduduk aslinya mayaoritas beragama Kristen sedangkan wilayah kota
poso mayoritas Islam dan kebanyakan adalah pendatang. Wilayah poso di dominasi oleh
dua agama besar yaitu agama Islam dan Kristen. Sebab itu dalam system politik
dalam kekuasaan pemerintaah di sana dilakukan system power sharing atau rotasi
dalam pemerintahan yang dimana tiap periode pergantian bupati itu berimbang
Kristen-Islam saling bergantian.
Berikut table periode Bupati kabupaten Poso
|
Nama Bupati
|
Periode
|
Agama
|
|
Drs. Galib Lahasido
|
1967-1973
|
Islam
|
|
Drs. R.P.M Koeswandi
|
1973-1984
|
Kristen
|
|
Soegiono
|
1973-1984
|
Islam
|
|
Drs. J.W Sarapang
|
1988-1989
|
Kristen
|
|
Arief Patanga
|
1989-1999
|
Islam
|
|
Drs. Abdul Muin Pusadan
|
1999-2004
|
Islam
|
Sumber: Muin, H.
A
Dari table ini memang system rotasi kepemimpinan
berdasarkan agama sudah terjadi lama dan juga adalah bukti toleran dalam
beragama masih sangat terjalin bagus. Namun memasuki era demokrasi di terapkan
dan power sharing tidak lagi berlaku sehingga aturannya siapa yang memiliki
pendukung lebih banyak maka kelompok itulah yang berkuasa.
Pada masa pimilihan berlangsung dimana kelompok
Islam ada beberapa nama yang diusung baik dari kelompok Islam maupun Kristen
dan yang lolos seleksi yaitu Abdul Muin Pusadan, Mas’ud Kasim (kubu islam) dan
Eddy Bungkundapu (kubu Kristen). Pada pemilihan Bupati yang berlangsung 30 Oktober 1999 dimana Abdul Muin yang
menjadi terpilih setalah mengungguli kedua pesaingnya termasuk dari kubu
Kristen.
Momen ini yang menjadi suatu masalah dan semenjak
pemilihan dan pelantikan poso kembali memanas dimana power sharing menjadi
tuntutan pokok dalam mekenisme pembagian kekuasaan serdasarkan agama di poso.
Pada saat poso mulai semakin memanas kelompok Kristen meminta agar mengangkat
Sekwilda (Sekertaris Wilayah Daerah) dari kalangan Kristen namun, Bupati yang
baru terpilih (kalangan Islam) malah mengangkat dari kubu Islam. Inilah yang membuat
ketidakpuasan dari kubu Kristen, sehingga permasalahan semakin besar dan aroma
konflik semakin tercium.
Permasalahan semakin memanas dimana kaum Kristen menganggap biokrasi
pemerintahan yang baru tidak memenuhi dan mencerminkan aspirasi kelompok Kristen
dan hal ini di anggap diskriminasi dari pemerintahan yang berbaur dangan Islam.
Namun disisi lain kaum Muslim menganggap bahwa biokrasi yang telah dibentuk
tidak boleh di ubah-ubah sebab biokrasi yang di bentuk sudah aspiratif.
Pecahnya Perang Poso
Sebelum masalah politik yang memanas tahun 1999
terjadi, sebelumnya sudah terjadi pertikaian pada tanggal 24 Desember 1998
antara anak muda yang merunjuk pada sentiment agama antara Kristen dan Islam
sekaligus dilakukan penghancuran tempat-tempat minum dan tempat berkumpulnya
orang-orang non Muslim khususnya kelompok Kristen. Kejadian ini juga terjadi
bertepatan saat hari raya natal dan bulan puasa yang bertepatan dan juga
bertepatan dengan situasi yang masih memanas dengan isu-isu pemilihan bupati di
Poso. Berdasarkan
system yang sebelumnya digunakan power
sharing maka pertikaian ini dijadikan alasan dengan memobilisasi massa
menurut agama untuk masuk dalam dukungan politik. Sehingga mulai dari
pertikaian antar kaum muda dan masuk sampai pada politik dan berujung pada
konflik agama. Dalam konflik ini kubu Islam membuat basis yang menamai diri
mereka kelompok Putih, sedangkan Kristen adalah Kelompok Merah. Selama konflik
terjadi semua tuntutan ialah mengenai kekuasaan politik namun nuansa politik
mulai pudar memasuki tahun 2000 dimana dari konflik non ralistik berubah
menjadi konflik bernuansa SARA, dimana konflik saudara ini melibatkan idiologi
agama dan etnis.
Konflik ini seperti perang suci dimana kedua bela
pihak masing-masing mempertahankan idiologinya dan memperkuat strukrut
kelompoknya sehingga masing-masing kelompok memandang ini sebagai perang suci
agama. Dimana Islam menganggap ini adalah perang Jihad begitupun dengan Kristen
menganggap ini perang Salib sehingga hal ini membuat perang yang berkepanjangan
dan berlarut-larut. Konflik ini terjadi selama beberapa periode dimana perang
terjadi periode ketiga adalag periode yang paling ganas karena di periode
sebelumnya masih berperang memakai alat-alat tradisional dan juga senjata
rakitan namun periode ketiga sudah memakai senjata api dan juga bom.
Pertikaian ini banyak memakan korban terutama kaum
pria yang mengikuti perang namun takkala juga korban tersebut wanita atau
anak-anak, karena pada saat perang orang-orang tidak memandang siapa korbannya,
jikalau dia berbeda agama maka akan di eksekusi, baik dari sisi Islam maupun
Kristen. Tak banyak kaum wanita harus menerima kenyataan harus menjadi janda dan
anak-anak menjadi yatim tanpa seorang bapak. Selain itu banyak juga rumah-rumah
yang dijadikan sasaran. Dari kaum Kristen banyak kehilangan gedung Gereja
khususnya di dareha kota. Sedangkan kaum Muslim kehilangan Mesjid, dan juga
tempat pesantran yang di hancurkan oleh Kelompok merah atau Laskar Kristus.
A.
Pengaruh Agama Terhadap Kerusuhan Poso
Konflik berdarah di Poso banyak
menghasilak kerugian, konflik ini juga menandakan bahwa Indonesia masih jauh
dari kata persaudaran baik segi etnis maupun agama. Kerusuhan Poso juga
melibatkan agama bahkan jika melihat kembali historis kerusuhan, perang
tersebut menjadi perang agama karena perang tersebut di mobilisasi oleh dua
agama besar yakni Islam dan Kristen. Lalu bagaimana pengaruh agama dalam
kerusuhan di Poso.
Agama sangat berperan dalam konflik yang
terjadi di Poso, perang ini juga digerakan oleh agama, sehingga tidaklah salah
konlifk beradarah ini dikatakan konflik agama. Pada saat konflik terjadi, baik
agama Kristen maupun Islam masing-masing menganggap berada di posisi benar.
Masing-masing mempertahankan kebenarannya. Walaupun ini bersifatnya politik
namun agama dipakai sebagai jalan yang munjur dan efektif sebagai perekat dalam memperluas
permasalahan.
Peran Agama
Kristen & Islam dalam Kerusuhan
Jika melihat agama Kristen, ini bukan
saja berbicara keyakinan namun juga berbicara ormas ataupun kubu dimana gerakan
Kristen di poso disebut dengan lascar Kristus (kelelawar hitam) yang menjadi
motor serang agama kubu nasrani dimana isunya mereka dipimpin oleh Tibo cs.
Agama dan Islam adalah Jihad dan banyak kalangan radikalisme termasuk kalangan
FPI.
Melihat bagaimana perang yang begitu
besar, dapat juga kita menymak bahwa agama sangat berperan penting termasuk
memobilisasi perang tersebut. Peran ini di buktikan dimana adanya doktrin yang
tidak sesuai untuk melakukan penyerangan, beberapa kutipan dalam Kitab Suci di
jadikan untuk melancarkan peperangan. Terkadang doktrin ini sangat berbahaya
karena lewat doktrin, hasrat untuk melakukan perang dengan tujuan pembelaan
agama semakin membara.
Disisi lain tidak hanya doktrin namun
perang dari petinggi-petinggi agama sendiri juga ikut mendukung dalam perang
tersebut. Walaupun tidak semua orang-orang penting dalam agama ikut serta
mendorong untuk perang namun di beberapa daerah sekitar poso ikut mendukung hal
tersebut. Hal ini sesuai dengan kesaksian beberapa orang yang ikut berperang
dimana sebelum mereka berperang, mereka di doakan terlebih dahulu oleh seorang
petinggi agama, bahkan mereka mendapat motivasi tinggi untuk pulang membawa
kemenangan dalam perang. “Kebanyakan
orang-orang ini adalah petinggi-petinggi agama yang juga ikut serta dalam
dukungan politik”.
B.
Dampak Oikumene Sebagai Jembatan Perdamaian
Pecahnya perang Poso menimbulkan banyak
kerugian besar, banyak juga korban jiwa yang berjatuhan dimana juga warga-warga
banyak yang harus mengungsi banyak bangunan baik fasilitas pribadi, gereja,
masjid dan fasilitas umum menjadi amukan. Selain itu penjarahan dan pelecehan
seksual ikut terjadi.
Banyak usaha yang dilakukan untuk
menciptakan perdamaian baik dari sisi pemerintah maupun sisi tokoh masyarakat
dan agama itulah yang disebut dengan gerakan oikumenis. Namun memang perlu di
akui rasa benci dan balas dendam yang masih terpendam membuat beberapa usaha
perdamain itu menemui kebuntuan. Berikut proses perdamaian yang dilakukan
dengan cara menyatukan dalam dalam dimensi oikumene baik dari pihak pemerintah
maupun tokoh masyarakat dan agama.
Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik
Beberapa
cara pemerintah membuat perdamaian salah satunya dengan mendatangkan banyak
TNI-POLRI untuk mengatasi konflik tersebut namun bukannya membuat konflik
berhenti malahan semakin parah dimana polisi dianggap juga membela satu pihak,
sehingga terjadinya pembakaran asrama Brimob. Namun tepat pada tanggal 19-20
Desember 2001 diadakan pertemuan di Hotel Celebes, Malino Sulawesi Selatan.
Proses
perdamaian ini di mulai dari Pendeta A. Tobondo yang langsung menghubungi Jusuf
Kalla selaku Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, SBY selaku Menteri
Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan dan menteri Pertahanan yaitu Abdul Jalil. Permohonan
ini langsung di responi oleh pemerintah dengan mengangkat Jusuf Kalla sebagai
pemimpin dalam perdamaian di Poso. Proses perdamaian dimulai dengan Jusuf Kalla
membuat pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan dengan di ikuti oleh perwakilan
Islam sebanyak 25 orang dan Kristen 25 orang serta Gubernur Sulawesi Selatan
HZB Palaguna, Gubernur Sulawesi Tengah Aminudin Ponulele, Pangdam VII/ Wirabuana
yaitu Mayjen Ahmad Yahya dan Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Zainal Abidin
Ishak. Serta tokoh agama yang menjadi peninjau yakni perwakilan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yaitu Din Syamsudin, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
(PGI) diwakili oleh pendeta Natan Setiabudi, J. Likuada dari KWI serta
pemerintah pusat dari kantor Polkam ialah Mayjen Bambang Sutedjo dan perwakilan
dari Mabes TNI adalah Mayjen Suwisma.
Upaya dilakukan dengan saling mengemukakan pendapat kedua bela pihak dan juga
sekaligus mengusahakan terjadinya perdamaian. Dari pertemuan ini disepakati
sepuluh poin dalam deklarasi Malino.
Berikut
Kesepakatan deklarasi Perdamaian Malino:
v Menghentikan
semua bentuk konflik dan perselisihan.
v Menaati
semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum
bagi siapa saja yang melanggar.
v Meminta
aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
v Untuk
menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil,
serta campur tangan pihak asing.
v Menghilangkan
seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap
saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan
hidup bersama.
v Tanah Poso
adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara
memiliki hak hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat
istiadat setempat.
v Semua
hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah,
sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
v Mengembalikan
seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
v Bersama
pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara
menyeluruh.
v Menjalankan
syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati, dan
menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang,
maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Peran Tokoh Masyarakat dan Agama dalam Menyelesaikan
Konflik
Konflik yang berkepanjangan membuat tokoh masyarakat
dan agama selalu melakukan pertemuan dan selalu mengusahakan untuk terjadinya
perdamaian, namun secara realita pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa
karena perang terus berlangsung, malahan semakin banyak orang yang bergabung
dan melibatkan diri mereka di dalam konflik.
Memang jelas tidak semudah membalikan tangan untuk
mencapai perdamaian lewat tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peran yang paling
fenomenal dari kedua kelompok (tokoh masyarakat & agama) ini yaitu di desa
Tangkura, dimana peran kedua kelompok ini dapat mengelola desa dengan baik. Di
desa tersebut masyarakat tidak terprovokasi dan tidak terjadi konflik sehingga
penduduk setempat tidak mengalami perang namun saling menjaga satu sama lain.
Desa ini sangat kompak untuk melindungi satu sama lain baik dari pihak Islam
atau Kristen. Bahkan untuk mencegah melebarnya konflik, desa Tangkura dan desa
lain seperti Tokorondo dan Masani, dengan mangajak Kepala desa dan tokoh agama
untuk bekerja sama mempertahankan wilayah dan menjauhkan segala macam
pengaruh-pengaruh yang mengakibatkan konflik.
Peranan ini diperlihatkan oleh kedua pihak baik dari
tokoh masyarakat maupu agama sama-sama memberikan pengaruh dan doktrin yang
baik untuk selalu menjaga perdamaian di Poso dan mereka selalu aktif untuk
selalu memberikan pengertian untuk saling menghargai umat beragama dan
perbedaan etnis budaya, walaupun memang tidak semua daerah di Poso dapat di
terapkan oleh pihak tokoh masyarakat dan tokoh agama.
PENUTUP
A.
Simpulan
Jadi dari historis kerusuhan Poso,
banyak memakan korban dan banyak menimbulkan kerugian yang besar, kisah kelam
ini juga membuat trauma yang mendalam, namun dari segi akar konflik dapat
dipahami bahwa akar membaranya konflik ini disebabkan oleh permasalahan politik
namun karena sentimement-sentiment yang berbau agama membuat agama menjadi
sasaran empuk dan agama memobilisasi perang berdarah tersebut.
Perjalanan kisruh yang terjadi di Poso
di akhiri dengan perdamaian yang di sebut deklarasi malino dimana momen inilah
kita dapat melihat dua sisi Oikumene yang mampu memperdamaikan masyarakat Poso
baik dari sisi Oikumene Agama dan juga Oikumene NKRI. Dimana lewat Oikumene
perdamaian terjadi dan masyarakat dapat hidup kembali dengan damai serta
kembali memberikan udara segar bagi bangsa Indonesia dengan indahnya perdamaian
sedangkan dari sisi agama, Okikumene menciptakan suatu rasa toleransi bagi umat
beragama, sehingga lewat perdamaian Malino kedua bela pihak baik Islam dan
Kristen sama-sama kembali bergotong royong dan kembali membangun poso dengan
wujud toleransi antar umat beragama.
B.
Saran
Makalah ini menuliskan bagaimana
historis tragedi kerusuhan Poso, jadi lewat makalah ini penulis memberikan
saran kepada pembaca harus menyimak dengan baik dan untuk menambah wawasan
beberapa referensi yang penulis paparkan dapat di cari dan di selidiki serta di
pelajari agar tidak terdapat kesalahan dalam memahami makalah ini. Serta lewat
makalah ini penulis memberi himbauan agar memiliki pemahaman yang luas akan
toleransi akan agama, dan memahami bahwa hadirnya Oikumene bukan hanya untuk
sepihak namun Oikumene adalah jembatan pemersatu bagi seluruh umat manusia.
